Menurutnya karena sistem yang ada saat ini masih terdapat celah yang bisa merugikan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam rangka evaluasi terhadap SPMB 2025.
Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) mempunyai data base untuk seluruh warga Kota Depok dan dianggap lebih akurat di bandingkan dengan titik koordinat,” kata Aditya yang masuk di Komisi D.
Dan Aditya mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Kadisdukcapil Kota Depok, Saya sempat sampaikan ke Bu kadis bahwa program rekrutmen SPMB ini tidak bisa di lakukan oleh satu badan karena ini kaitannya dengan domisili dan domisili ini prosentase nya sangat besar sekitar 75 persen,” katanya di ruang Fraksi Demokrat, Gedung DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City (GDC), Cilodong, Kota Depok, Senin (7/7/2025).
Dan Lebih lanjut dikatakan, dengan semangat transparansi dan akuntabel yang di gadang-gadang Wali Kota Depok Supian Suri tentu hal ini menjadi beban berat bagi Dinas Pendidikan untuk menciptakan SPMB yang bersih tanpa celah baik itu dari segi sistem maupun dari sisi yang lain.
Dan Kami selaku anggota legislatif mempunyai salah satu fungsi yaitu fungsi pengawasan, bagaimana kita mendorong untuk meminimalisasi potensi dari kecurangan tersebut, kaitannya dengan Kartu Keluarga (KK). Kita harus bisa lebih dari itu dengan membangun sistem dengan berkolaborasi antara dinas pendidikan dan dinas kependudukan menjadi sistem yang terintegrasi sehingga menjadi satu sistem yang secara obyektif se Kota Depok,” ujarnya.
Hal inipun pihaknya menyadari bahwa aplikasi sistem SPMB 2025 merupakan hal yang baru sehingga sangat wajar bila terjadi kekurangan disana sini.
“Tentu dalam satu sistem saya melihat tidak mungkin juga bisa seratus persen optimal tentu membutuhkan waktu, kemaren mungkin masih ada beberapa celah yang harus di upgrade dan saya optimis walikota akan lebih serius dalam menangani ini karena hal ini merupakan hal mendasar, pungkasnya
0 komentar