Permintaan tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri kegiatan “Abdi Nagri Nganjang Ka Warga” di Lapangan Irekap, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Sabtu (5/7/2025).
“Pak Sekda, bikin surat edaran ya. Ini problem di mana-mana. Sekolah itu hak setiap keluarga. Tidak mesti anak-anak masuk sekolah harus ada KK,” ujar Dedi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), di hadapan masyarakat dan jajaran Pemerintah Kota Depok.
Menurut Dedi, masih banyak anak yang tidak dapat bersekolah hanya karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Padahal, jika sudah tinggal lama di suatu wilayah, anak tersebut seharusnya tetap dapat mengakses pendidikan.
“Tujuan dibikin KK itu untuk domisili. Tapi kalau dia sudah lama tinggal di situ dan tidak punya KK, itu bisa diverifikasi. RT cukup yang menjelaskan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di jenjang sekolah dasar (SD), yang menurutnya kini justru menghambat akses anak-anak untuk bersekolah.
“Kalau SD kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan akses zonasi. Banyak anak akhirnya tidak bisa sekolah gara-gara tidak punya asas domisili,” ujarnya.
Dedi turut menyinggung proses seleksi PPDB yang dianggapnya terlalu rumit. Ia menilai, sistem yang ada saat ini menyulitkan orang tua karena harus berpindah jalur pendaftaran tanpa kejelasan.
“Sekarang juga sebetulnya bikin pusing, jujur saja. Di zonasi nggak diterima, pindah ke afirmasi, lalu ke prestasi. Muter-muter. Rakyat mau sekolah saja jadi repot,” katanya.
Dedi berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera mengambil langkah tegas untuk menyederhanakan proses penerimaan siswa baru agar tidak membebani masyarakat.
“Kalau sudah tahu jumlah siswa yang dibutuhkan sekian, ya langsung diputuskan saja. Jangan sampai orang tua murid bolak-balik tanpa kepastian,” tandasnya. Niko
Share This :
0 komentar