Diantaranya itu beberapa jumlah poin penting disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra, Gerry Wahyu Riyanto dalam pandangan umum pada Sidang Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Senin , 7 Juli 2025.
Menurutnya Setelah mencermati isi dokumen, kami (Gerindra) memberikan sejumlah catatan, ruang sidang paripurna, Senin, siang.
Gerindra mencatat, terdapat sejumlah sektor yang perlu peningkatan kinerja mulai dari penganggaran hingga realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, belanja daerah, penanganan layanan masyarakat, sektor pendidikan, kesehatan hingga teknis perencanaan bahkan evaluasi pengawasan.
Gerry Wahyu Riyanto Sekretaris Fraksi Gerindra itu mengungkap, dari sisi pendapatan daerah, Pemkot Depok menganggarkan sebesar Rp 4, 252 triliun, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 4. 280 triliun. Realisasi PAD bisa lampaui target mencapai 102,31%.
Dan ketergantungan terhadap dana transformasi tinggi, mencapai 44,79 persen dari total pendapatan meskipun capaian ini patut diapresiasi, ujarnya.
Gerindra, kata Gerry, mendorong penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui optimalisasi pajak digital sektor informal serta pemanfaatan aset milik daerah.
Menurutnya sektor belanja daerah, Gerindra meminta perhatian pada efisiensi belanja operasional dan penguatan output dari program kerja. Lantaran melihat komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasional dan penguatan output dari program kerja.
Hal ini Fraksi Gerindra jugaa mencatat, penurunan angka kemiskinan di Kota Depok masih diikuti dengan ketimpangan sosial yang perlu diatasi. Pemkot Depok dinilai perlu memperkuat program kemasyarakatan, Program pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, serta kolaborasi dengan swasta dan lembaga non-pemerintah untuk mendukung inklusi ekonomi, tandas Gerry.
Tidak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mendorong peningkatan kualitas layanan di sektor pendidikan dan kesehatan untuk tidak hanya pada aspek kuantitatif belanja tetapi juga pada kualitas layanan.
Gerrypun menyebut masih ditemukan disparitas pelayanan antara wilayah yang perlu segera dijawab dengan kebijakan alternatif. Begitu juga tentang pentingnya peningkatan kualitas perencanaan teknis, khususnya dalam belanja infrastruktur.
Dalam kegiatan perencanaan tidak boleh bersifat administratif semata, melainkan harus berbasis pada data kebutuhan di lapangan serta melibatkan partisipasi publik secara aktif, paparnya
Hal yang berkaitan dengan itu, Fraksi Gerindra meminta Pemkot Depok untuk memperkuat tanah aduan publik, keterbukaan data, dan akses masyarakat, serta evaluasi kinerja SKPD secara berkelompok. " Dengan keterlibatan masyarakat yang aktif, program-program akan lebih tepat sasaran, lebih berdaya guna, serta menguatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sendiri, pungkasnya (Niko)
0 komentar